Lahan Hibah Gedung Kejati Sumsel di Jakabaring Disoal

Email Cetak PDF

Kurun beberapa waktu terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dipusingkan dengan klaim kepemilikan tanah di kawasan Jakabaring, yang terbaru kasus sengketa tanah yang kini direncanakan bakal dibangun kantor baru Kejaksaan Tinggi Sumsel.

 

Meski tak sampai mengganggu kelangsungan pengerjaan proyek yang menggunakan dana APBN multiyears puluhan milyar rupiah ini, namun pengajuan gugatan yang kini tengah disidang di PN Klas IA Palembang ini berimbas terhadap eksitensi Pemprov Sumsel sebagai pemilik lahan.

Pihak penggugat, keluarga almarhum Aidit bin Husin menganggap dalam kasus ini, Pemprov Sumsel bersama PT Taman Ogan Permai (TOP)/ PT Amen Mulia melakukan abuse of power (penyalahgunaan wewenang). Apa dan bagaimana materi gugatannya ?  


SOROT mata Yuniarti Minha, SH nampak menerawang ketika dimintai mengurai satu persatu keabsahan kepemilikan tanah seluas 2,2 hektar yang diklaim milik kilennya, almarhum Aidit bin Husin sejak tahun 1961 silam, Kamis (5/5) lalu. Salah satu alat bukti yang diajukan berupa bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) atas tanah yang berlokasi di tepi Jl GHA Bastari kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu I , Palembang.

Yuniarti merupakan kuasa hukum Eko Saputra, anak tertua dari pewaris (Aidit bin Husin,red) yang juga ditunjuk mewakili kuasa ahli waris yang lain mengajukan gugatan perdata ke PN Palembang No.150.Pdt.G/2010/PN.PLG tertanggal 23 Desember 2010.

“Klien kami merasa keberatan atas perbuatan melanggar hukum yang diduga dilakukan Pemprov Sumsel dan PT Amen Mulia yang kami daftarkan dalam gugatan sebagai tergugat I dan tergugat II,” tegas Yuniarti ditemui Sumeks Mingguan di kantornya Jl Perwari No.66 kelurahan 9 Ilir, Kamis, 5 Mei 2011 lalu.  

Dia lalu mengurai ikhwal awal sebelum dilayangkannya gugatan tersebut bermula pada bulan November 2010 silam kliennya dihubungi oleh pejabat Lurah 8 Ulu untuk menghadiri pertemuan membahas upaya ganti rugi atas tanah yang rencananya bakal dibangun kantor Kejati Sumsel. Hasil pertemuan kali pertama ini, kliennya menurut Yuniarti diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan sebagai dasar dari dilakukannya pembayaran ganti rugi. 

Selanjutnya, masih di bulan dan tempat yang sama kembali dilaksanakan pertemuan yang tujuannya mencermati batas tanah milik kliennya, dilanjutkan pada pertemuan ketiga di bulan Desember 2010.

Namun, saat pertemuan kali ketiga inilah lurah dan perwakilan dari aparatur kecamatan Seberang Ulu I disampaikan bahwa tergugat I (Pemprov Sumsel) terkait kepemilikan tanah tersebut telah membuat keputusan.

“Isinya embel-embel atribut pemerintahan, Pemprov Sumsel menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah yang secara nyata menjalin kerjasama dengan PT Amen Mulia yang jelas-jelas hanya sebagai badan pencari laba,” beber Yuniarti yang bersama Ridwan, SH ditunjuk menjadi kuasa hukum almarhum Aidit.      

Tentunya, imbas dari perlakuan yang dipandang semena-sema dan tindakan melawan hukum yang dilakukan para tergugat ini menurut Yuni setidaknya kliennya mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.668.000.000 atau setara dengan nilai tanah.

“Harusnya kerugian itu dibayar secara tanggung renteng antara tergugat I dan II termasuk kami menginginkan agar diletakkan pula sita jaminan atas tanah seluas 2,2 hektar,” ungkap Yuni.

Masih menurut Yuni, di lahan tersebut sebelum akhirnya dihibahkan ke Kejati ditinggali oleh tak kurang dari 24 kepala keluarga (KK) yang menumpang kepada almarhum Aidit bin Husin. Klaim dari pihak Amen Mulia dan Pemprov Sumsel mereka telah melaksanakan pembayaran ganti rugi tapi terhadap mereka yang mendiami tanah tersebut, bukan kepada kliennya sebagai pemilik tanah yang sah.

Bahkan, sebelum gugatan ini akhirnya dimajukan ke persidangan sempat pula coba dilakukan mediasi oleh hakim PN Klas IA Palembang, yang pada intinya meminta Pemprov dan Amen Mulia agar menunjukkan bukti-bukti berkait kepemilikan tanah dan bukti pembayaran ganti rugi terhadap warga yang menempati lahan tersebut.

Hanya saja, setelah ditunggu sampai berkali-kali mereka tak kunjung bisa menunjukkan bukti yang dimintakan oleh majelis hakim tersebut.

“Itu yang membuat kami tambah yakin telah terjadi sesuatu dalam proses ganti rugi ini, kalau tidak ada apa-apa harusnya Pemprov dan Amen Mulia secara terbuka membeberkan surat menyurat yang berkaitan dengan ganti rugi tersebut,” kilah Yuni.

Diakui Yuni, pihaknya juga baru mengetahui kalau ternyata tanah itu sebelumnya sudah dibayarkan ganti ruginya setelah Habibullah, salah seorang warga yang sebelumnya menumpang di tanah tersebut datang kepadanya

Habibullah yang akhirnya menujuk Yuni untuk menjadi kuasa hukumnya mengungkapkan kalau dirinya telah menerima uang ganti rugi untuk tanam tumbuh sebesar Rp67 juta. Uang itu diserahkan oleh Lurah 8 Ulu, namun ketika hendak dimintakan tanda bukti pembayaran oleh Habibullah, lurah ternyata menolak dan berdalih hal itu haruslah seizin dari Biro Hukum Pemprov Sumsel. “Sampai saat ini dari pihak mereka kita tak kunjung diberikan bukti pembayarannya, malah dari informasi Habibulah dia mengaku sempat diiming-imingi uang Rp300 juta agar mau melepas tanah tersebut.,” tandasnya.



Pemprov Klaim Kantongi 65 Surat Bukti Kepemilikan


Klaim soal kepemilikan tanah di lokasi kantor Kejati Jakabaring yang diajukan keluarga almarhum Aidit bin Husin direspons Pemprov Sumsel melalui Kepala Biro (Kabiro) Hukum, Ardani, SH,MH. Menurut dia, Pemprov Sumsel punya data-data yang lengkap dan akurat untuk membuktikan kepemilikan yang sah terhadap tanah seluas 2 hektar yang dibeli dari PT Amen Mulia.

“Untuk lebih memperkuat kami juga telah mengantongi total 65 surat bukti kepemilikan dari masyarakat yang sebelumnya menempati lahan tersebut yang sudah diganti rugi oleh PT Amen Mulia,” sebut Ardani ketika dikonfirmasi Sumeks Mingguan terkait gugatan ini, Jumat 6 Mei 2011 lalu. 

Hanya saja, diakui Ardani khusus untuk tanah milik Pemprov Sumsel di kawasan Jakabaring memang masih sangat banyak aksi saling klaim yang dilakukan baik oleh perorangan hingga yang berbadan hukum. “Pada akhir 2010 yang lalu setelah merasa seluruh prosedurnya kita penuhi, langsung kita laksanakan tahapan penghibahan tanah kepada Kejati Sumsel yang kemudian dibangun kantor dengan dana dari APBN ,” papar dia.

Terkait soal tahapan persidangan gugatan di PN Klas IA Palembang, Ardani mengaku pihaknya dipimpin langsung asisten pemerintahan, H Mukti Sulaiman, SH, MH siap meladeni gugatan dari kuasa hukum penggugat.

“Kami mengikuti arahan dari pak gubernur dan hasil dari kordinasi dengan instansi terkait yang intinya mencoba untuk sekuat daya dan upaya mengamankan aset milik Pemprov Sumsel,” tegasnya.

Hal senada disampaikan pula oleh kuasa hukum PT Amen Mulia, Advokat Titis Rahmawati, SH yang justru mempertanyakan materi gugatan yang ditujukan kepada PT TOP.

“TOP itu sudah lama dibubarkan, harusnya kuasa hukum penggugat menyadari bahwa yang namanya PT itu tidak bisa sembarangan melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas,” tegasnya.

Di kesempatan itu, Titis juga menyayangkan hingga kini justru dari pihak penggugat (almarhum Aidit bin Husin) tak kunjung bisa menunjukkan bukti-bukti materiil yang menguatkan gugatan mereka. “Kalau soal penundaaan persidangan kami mendapatkan kabar bahwa hakim ketuanya saat ini tengah cuti, jadi tidak ada persoalan dari kami seperti klaim pihak mereka,” tandas Titis lagi.(kms)

 

 

Written by: samuji Selasa, 10 Mei 2011 10:54 LAST_UPDATED2
 
ROMA, Ketakutan akan muncul bentrok suporter, bakal mewarnai final Coppa Italia antara AS Roma dan Lazio pada Minggu (26/5) ...
MONAKO, Tim Mercedes sukses mengamankan posisi pole position di tiga seri balap F1 terakhir. Menjelang GP Monako, Fernando A...
Palace Dilarang Tampil di Wembley LONDON, Crystal Palace akan menghadapi Watford pada laga final play-off promosi ke Premier...
Harusnya Pilih Chelsea Setelah berbulan-bulan dihinggapi spekulasi, Atletico Madrid akhirnya merestui Radamel Falcao untuk pe...