Perlawanan Srimaya Makin Gencar!

Email Cetak PDF

Perlawanan istri Walikota Palembang Srimaya Haryanti Saleh Srimaya semakin gencar. Selain mengungkapkan sederet KDRT, penekanan dan intimidasi yang diterimanya pasca laporannya ke Polda Sumsel beberapa waktu lalu, ia juga meminta sita jaminan atas harta bersama.  

Setelah sempat “bungkam”, akhirnya istri Wali Kota Palembang, Srimaya Haryanti Saleh bicara blak-blakan mengenai permasalahan yang tengah dihadapinya. Hal itu disampaikan Srimaya beserta kedua anaknya, Adjie Nugraha Putra dan Nabila serta keluarga besar saat menggelar jumpa wartawan di kediaman orang tua Srimaya di Jl Angkatan 45 No.1426 D.

Srimaya mengaku ingin meluruskan informasi dan mengabarkan perkembangan baik itu perkara sidang perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palembang dan laporan ke Polda Sumsel.

”Laporan ke Polda bukan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan,” ujarnya didampingi dua orang kuasa hukumnya Dede Nurdin Sadat dan Narendra Airlangga. Pada 7 Juli 2011 lalu, ia melaporkan Eddy Santana Putra dan Tuty Alawiyah alias Eva Ajeng alias Eva Santana Putra ke Polda Sumsel atas dugaan tindak pidana kejahatan perkawinan.

Ia menduga suaminya telah menikah lagi tanpa seizinnya sebagai istri sah. Bahkan, Eddy juga diduga telah hidup serumah dengan Eva Ajeng meski belum ada pernikahan resmi.

Saat ini, sambung Srimaya, perkara tersebut tengah ditangani oleh Reskrimum Polda Sumsel Subdit IV Renakta (remaja anak dan wanita) Unit I KDRT. ”Saya dan Adjie (anak Eddy-Srimaya, red) telah memberikan keterangan serta menyampaikan dasar dan bukti perkawinan saya yang sah,” ungkapnya.

Ia mulai mencium adanya indikasi perselingkuhan sejak 2006 dan adanya perkawinan siri sekitar 2008. Bahkan, terangnya, saat memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda, Adjie mengaku pernah dikenalkan dengan seseorang yang dindikasikan anak Eddy Santana-Eva Ajeng.

Sedangkan mengenai perkara sidang perceraian di PA Palembang, Eddy Santana selaku pemohon cerai talak mengajukan permohonan cerai dengan beberapa alasan seperti ketidak cocokan dan terjadinya pertengkaran terus menerus sehingga dianggap mengganggu aktivitas dan pekerjaan Eddy Santana sebagai Wal Kota Palembang.

”Kan biasa (kalau di, red) rumah tangga ada cek-cok (pertengkaran, red),” ungkapnya. Konflik mulai terjadi sekitar 2 tahun sejak Eddy menjabat sebagai Wako Palembang. Bahkan, ketika sudah masuk periode kepemimpinan kedua sebagai Wako, kata Srimaya, Ia dan Eddy sudah tidak lagi serumah. ”Tapi bapak (Eddy, red) masih di guess house, saya di rumah induk (di rumah dinas, red),” tuturnya. Saat itu, Eddy sekali-sekali ke rumah induk untuk melihat anak-anaknya.

Kemudian ia mendapat kabar suaminya menikah lagi dengan Eva Ajeng. ”Waktu perempuan itu (Eva Ajeng, red) pindah ke Palembang, bapak tidak lagi di guess house, tapi disamping rumah orang tuanya (orang tua Eddy, red),” beber Srimaya.

Bahkan, sejak kedatangan Eva, kata Srimaya, Eddy seakan lupa dengan anak dan istri. ”Tidak pernah jenguk dan nelpon anak saya. Kalau saya tidak apa-apa, tapi kalau bisa anak-anak saya (dijenguk dan diperhatikan, red),” cetusnya.

Ia merasakan ketidak adilan dari kondisi tersebut. Kemudian sejak 2010, Ia tidak lagi dikasih nafkah gaji. ”Yang ada uang sembako, minyak dan honor dari Pemkot. Tapi kalau uang langsung dari bapak (Eddy, red) tidak pernah,” cetus Srimaya.

Kembali ke perkara perceraiannya, Srimaya mengaku jika proses mediasi yang dilakukan kurang lebih 46 hari dinyatakan gagal. ”Bapak tetap ingin menceraikan saya secepatnya, tanpa ramai-ramai seta tanpa mempertimbangkan kemauan dan perasaan saya,” tuturnya.

Oleh karena itu, pada 21 Juli lalu, Ia melalui kuasa hukum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai tersebut yang berisi sejumlah hal : Ia membantah dalil dari pihak suami yang menyampaikan bahwa ia menikah pada 1 September 1991, yang benar adalah 20 Agustus 1989.

Itu artinya, permohonan yang diajukan adalah permohonan yang kabur dan salah pihak (orang) sehingga seharusnya tidak diterima oleh majelis hakim. Kemudian, tidak ada alasan dan alasan perceraiannya mengada-ada.

Dikatakan, percekcokan yang kadang kala terjadi justru karena adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Eddy. Disamping itu, ia bersama anak-anak merasa diterlantarkan dengan alasan selalu sibuk, tidak ada waktu karena alasan pekerjaan, kurangnya perhatian dan hak-hak sebagai istri dan anak tidak lagi diberikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, meski pada intinya tidak mau dicerai, ia terpaksa harus menerima hal tersebut. Tapi, kalau pun terjadi perceraian, ia meminta Eddy harus tetap bertanggung jawab dengan memenuhi hak-haknya yaitu hak atas harta bersama yang harus dibagi secara adil. ”Bapak harus terbuka mengenai hal ini (harta bersama, red),” tuturnya.

Pasalnya, hingga saat ini ia mengaku tidak mengatahui apa dan dalam bentuk apa harga bersama tersebut. ”Saya tidak tahu persis berapa (harta bersama, red), yang jelas dibagi adil, dibagi dua,” pintanya.

Kemudian pemenuhan nafkah selama perkawinan, nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah untuk kedua anaknya. Ia juga berharap agar hak asuh kedua anak diberikan kepadanya, karena merasa lebih pantas mengasuhnya dibandingkan Eddy yang diduga telah melakukan perselingkuhan.

”Untuk menjaga keberadaan harta bersama (gono-gini) tersebut maka saya meminta sita jaminan atas harta bersama tersebut,” tegas Srimaya. Dijelaskan, langkah menempuh jalur hukum yang dilakukan tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan.

Pasalnya, ia sudah melakukan banyak upaya non hukum diantaranya : Pada 14 Juli 2011 lalu, ia mendatangi dan mengadukan langsung permasalahan tersebut ke Komnas Perempuan di Jakarta dan menyampaikan surat permohohan perlindungan dan permohonan bantuan ke beberapa instansi dan lembaga yaitu :

Komnas perempuan dengan penekanan pada masalah perlindungan dan pelanggaran haknya sebagai istri yang sah telah diabaikan, adanya perselingkuhanm, adanya KDRT, serta penekanan dan intimidasi.

Intimidasi yang dimaksud yaitu pernah dipaksa mengundurkan diri sebagai ketua PKK Palembang. ”Saya tidak mau, yang melantikkan ibu Gubernur (Sumsel Eliza Alex, red) jadi yang bisa mencopot saya ibu Gubernur,” tegasnya.

Intimidasi yang terakhir dirasakan yaitu diminta mencabut laporan, jika tidak ia dan anak-anak tidak diijinkan lagi tinggal di rumah dinas, fasilitas diambil kembali tanpa sepengetahuan dan izinnya.

Ia juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Dalam Negeri, dimana selain memohon bantuan sebagai atasan, Ia juga meminta agar ada upaya pembinaan kepada Eddy yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Palembang yang telah melakukan perbuatan tidak patut sebagai pemimpin daerah.

”Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan saya sampaikan mengenai pelanggaran terhadap hak saya dan anak saya dan memohon perlindungan dan bantuannya,” cetus Srimaya.

Secara khusus ia juga menyampaikan permohonan bantuan dan perlindungan kepada Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang diharapkan perduli pada hak-hak perempuan dan anak, dan meminta ada upaya pembinaan kepada Eddy yang merupakan kader dan Ketua DPW PDIP Sumsel.

”Saya berharap bisa bertemu langsung untuk menyampaikannya kepada Ibu Megawati. Surat-surat tersebut juga akan saya tembuskan ke Presiden RI, bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin,” harap Srimaya. Sebagai tindak lanjutnya, dalam waktu dekat Ia bakal mengadukan perkaran yang dihadapi ke Komnas HAM dan Komnas Anak di Jakarta.

 

Written by: samuji Selasa, 02 Agustus 2011 10:09 LAST_UPDATED2
 
ROMA, Ketakutan akan muncul bentrok suporter, bakal mewarnai final Coppa Italia antara AS Roma dan Lazio pada Minggu (26/5) ...
MONAKO, Tim Mercedes sukses mengamankan posisi pole position di tiga seri balap F1 terakhir. Menjelang GP Monako, Fernando A...
Palace Dilarang Tampil di Wembley LONDON, Crystal Palace akan menghadapi Watford pada laga final play-off promosi ke Premier...
Harusnya Pilih Chelsea Setelah berbulan-bulan dihinggapi spekulasi, Atletico Madrid akhirnya merestui Radamel Falcao untuk pe...